Perekonomian Indonesia - Tugas 1

Para mahasiswa, berikut merupaka soal Tugas Tutorial yang wajib anda kerjakan. Sertakan sumber bacaan sebagai referensi anda. Selamat mengerjakan.

1. Jelaskan pemahaman Anda tentang peranan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi nasional!
2. Masalah struktural apa yang dihadapi industry di Indonesia? Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Jelaskan!
3. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan menghemat pengeluaran APBN?

Jawaban:

1.      Peranan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi nasional, Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah koperasi. Konsep Sistem Ekonomi yang berdasarkan pasal tersebut menempatkan negara pada pelindung dan pembangun perekonomian yang dikuasai dan mampu dikendalikan oleh rakyat. Pelaku-pelaku ekonomi yang ada, baik itu unit usaha kecil, menengah, besar ataupun konglomerat, semuanya adalah "rakyat Indonesia". Artinya aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi itu juga dilakukan oleh rakyat. Dengan pengertian di atas maka yang diharapkan adalah bahwa aktivitas-aktivitas di sektor industri, pertanian, pertambangan, jasa-jasa, dan sebagainya, melibatkan rakyat banyak untuk melakukannya. Ada kebebasan masyarakat untuk ikut bekerja atau menjadi pengusaha pada sektor-sektor itu, atau di lapangan-lapangan usaha yang ada. Tidak ada sektor produksi yang diperuntukkan bagi satu atau segelintir pengusaha. Mereka yang terlibat dalam aktivitas itu berhak pula untuk memperoleh penghasilan ataupun upah yang layak untuk membiayai konsumsinya. Artinya, berbagai penghasilan atau keuntungan dari segala penerimaan aktivitas ekonomi bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat yang terlibat dalam produksi itu. Termasuk dalam pengertian ini adalah adanya suatu pola distribusi yang adil sebagai akibat adanya aktivitas produksi di atas. Melalui paradigma ekonomi kerakyatan, kita tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi lebih mengutamakan pemerataan ekonomi sehingga fundamental perekonomian berdasar pada kekuatan sendiri bukan mengandalkan bantuan asing. Mengembangkan Sistem Ekonomi kerakyatan tidak berarti menghambat proses keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi, yaitu investasi dan perdagangan bebas. Namun jelas keterlibatan kita dalam perdagangan internasional bukanlah tujuan utama tetapi tujuan sekunder. Tujuan utama pembangunan ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional yang bertumpu pada ekonomi rakyat. Ekonomi Kerakyatan tidak mengabaikan sektor formal namun lebih memperhatikan, melindungi dan memberikan prioritas pada usaha-usaha ekonomi rakyat yang selama sepuluh tahun terakhir diabaikan. Sektor formal dapat tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan kemampuan mereka sendiri bukan semata-mata bergantung pada kemudahan yang diberikan pemerintah seperti yang selama ini mereka nikmati.

2.      Masalah struktural yang dihadapi industri di Indonesia dan cara penyelesaiannya Pertama, masalah investasi. Investasi tumbuh signifikan tahun lalu, tapi lebih banyak didominasi oleh investasi ke sektor jasa. Bhima memaparkan porsi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) ke sektor jasa naik signifikan dari 37,8% pada 2016 menjadi 45,6% pada 2017. Bahkan, porsi investasi penanaman modal asing (PMA) ke sektor jasa meloncat dari 26,8% ke 40,3% dari total investasi. Sementara itu, porsi investasi ke sektor industri pengolahan atau manufaktur baik PMA maupun PMDN terus merosot dari 54,8% pada 2016 menjadi 39,7% pada 2017. Kedua, masalah daya saing. Bhima menilai daya saing sektor industri Indonesia saat ini semakin tertinggal dari negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand. Dia mencontohkan industri tekstil di indonesia kurang produktif dikarenakan mesin-mesin yang digunakan sudah tua. "Kondisi ini terjadi juga di beberapa sektor industri strategis lainnya," tambah Bhima. Pemerintah diharapkan bisa memberi insentif seperti pembebasan bea masuk barang modal, sehingga pelaku industri tertarik untuk meremajakan mesin produksinya. Ketiga, masalah sumber daya manusia (SDM). "Ini agak lupa di paket kebijakan yang 16 jilid itu, harusnya SDM lebih prioritas daripada insentif fiskal dan deregulasi," imbuhnya. Bhima menegaskan sektor industri juga tidak akan dapat tumbuh secara signifikan jika SDM yang tersedia kebanyakan hanya tamatan SMP. Menurutnya, sekarang porsi tenaga kerja lulusan SMP mencapai 70% total tenaga kerja. Selanjutnya, ungkap Bhima, ada beberapa ketidaksesuaian dalam kebutuhan infrastruktur dan realisasi pembangunan yang berjalan selama ini. Salah satunya, pembangunan jalan tol dari kawasan industri di Jawa Barat ke pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. "Pembangunan yang mendesak itu jalur kereta api, tapi yang dibangun malah jalan tol," jelasnya. Dengan banyaknya permasalahan yang harus dipecahkan, pertumbuhan sektor industri pada kuartal I/2018 diperkirakan tidak akan melebihi 5%. Apalagi, lanjut Bhima, pertumbuhan ekonomi juga diproyeksi tidak tumbuh setinggai kuartal I/2017 yang mencapai 5,01%. Pada tahun lalu, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 22%. Tetapi, pertumbuhannya sangat lamban, yakni hanya 4,2%.

3.      Yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan penghematan pengeluaran APBN