Para
mahasiswa, berikut merupaka soal Tugas Tutorial yang wajib anda kerjakan.
Sertakan sumber bacaan sebagai referensi anda. Selamat mengerjakan.
- Jelaskan
pemahaman Anda tentang peranan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi
nasional!
- Masalah
struktural apa yang dihadapi industry di Indonesia? Bagaimana cara
menyelesaikan masalah tersebut? Jelaskan!
- Apa
yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan
menghemat pengeluaran APBN?
Jawaban:
1. Peranan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi
nasional, Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan
anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan
kemakmuran perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan
prinsip tersebut adalah koperasi. Konsep Sistem Ekonomi yang berdasarkan pasal
tersebut menempatkan negara pada pelindung dan pembangun perekonomian yang
dikuasai dan mampu dikendalikan oleh rakyat. Pelaku-pelaku ekonomi yang ada, baik
itu unit usaha kecil, menengah, besar ataupun konglomerat, semuanya adalah
"rakyat Indonesia". Artinya aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi
itu juga dilakukan oleh rakyat. Dengan pengertian di atas maka yang diharapkan
adalah bahwa aktivitas-aktivitas di sektor industri, pertanian, pertambangan,
jasa-jasa, dan sebagainya, melibatkan rakyat banyak untuk melakukannya. Ada
kebebasan masyarakat untuk ikut bekerja atau menjadi pengusaha pada
sektor-sektor itu, atau di lapangan-lapangan usaha yang ada. Tidak ada sektor
produksi yang diperuntukkan bagi satu atau segelintir pengusaha. Mereka yang
terlibat dalam aktivitas itu berhak pula untuk memperoleh penghasilan ataupun
upah yang layak untuk membiayai konsumsinya. Artinya, berbagai penghasilan atau
keuntungan dari segala penerimaan aktivitas ekonomi bisa dinikmati oleh
sebagian besar rakyat yang terlibat dalam produksi itu. Termasuk dalam
pengertian ini adalah adanya suatu pola distribusi yang adil sebagai akibat
adanya aktivitas produksi di atas. Melalui paradigma ekonomi kerakyatan, kita
tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi lebih mengutamakan
pemerataan ekonomi sehingga fundamental perekonomian berdasar pada kekuatan
sendiri bukan mengandalkan bantuan asing. Mengembangkan Sistem Ekonomi kerakyatan
tidak berarti menghambat proses keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi,
yaitu investasi dan perdagangan bebas. Namun jelas keterlibatan kita dalam
perdagangan internasional bukanlah tujuan utama tetapi tujuan sekunder. Tujuan
utama pembangunan ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional
yang bertumpu pada ekonomi rakyat. Ekonomi Kerakyatan tidak mengabaikan sektor
formal namun lebih memperhatikan, melindungi dan memberikan prioritas pada
usaha-usaha ekonomi rakyat yang selama sepuluh tahun terakhir diabaikan. Sektor
formal dapat tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan kemampuan mereka sendiri
bukan semata-mata bergantung pada kemudahan yang diberikan pemerintah seperti
yang selama ini mereka nikmati.
2. Masalah struktural yang dihadapi industri di Indonesia
dan cara penyelesaiannya Pertama, masalah investasi. Investasi tumbuh
signifikan tahun lalu, tapi lebih banyak didominasi oleh investasi ke sektor
jasa. Bhima memaparkan porsi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) ke
sektor jasa naik signifikan dari 37,8% pada 2016 menjadi 45,6% pada 2017.
Bahkan, porsi investasi penanaman modal asing (PMA) ke sektor jasa meloncat
dari 26,8% ke 40,3% dari total investasi. Sementara itu, porsi investasi ke
sektor industri pengolahan atau manufaktur baik PMA maupun PMDN terus merosot dari
54,8% pada 2016 menjadi 39,7% pada 2017. Kedua, masalah daya saing. Bhima
menilai daya saing sektor industri Indonesia saat ini semakin tertinggal dari
negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand. Dia mencontohkan industri
tekstil di indonesia kurang produktif dikarenakan mesin-mesin yang digunakan
sudah tua. "Kondisi ini terjadi juga di beberapa sektor industri strategis
lainnya," tambah Bhima. Pemerintah diharapkan bisa memberi insentif
seperti pembebasan bea masuk barang modal, sehingga pelaku industri tertarik
untuk meremajakan mesin produksinya. Ketiga, masalah sumber daya manusia (SDM).
"Ini agak lupa di paket kebijakan yang 16 jilid itu, harusnya SDM lebih
prioritas daripada insentif fiskal dan deregulasi," imbuhnya. Bhima
menegaskan sektor industri juga tidak akan dapat tumbuh secara signifikan jika
SDM yang tersedia kebanyakan hanya tamatan SMP. Menurutnya, sekarang porsi
tenaga kerja lulusan SMP mencapai 70% total tenaga kerja. Selanjutnya, ungkap
Bhima, ada beberapa ketidaksesuaian dalam kebutuhan infrastruktur dan realisasi
pembangunan yang berjalan selama ini. Salah satunya, pembangunan jalan tol dari
kawasan industri di Jawa Barat ke pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. "Pembangunan
yang mendesak itu jalur kereta api, tapi yang dibangun malah jalan tol,"
jelasnya. Dengan banyaknya permasalahan yang harus dipecahkan, pertumbuhan
sektor industri pada kuartal I/2018 diperkirakan tidak akan melebihi 5%.
Apalagi, lanjut Bhima, pertumbuhan ekonomi juga diproyeksi tidak tumbuh
setinggai kuartal I/2017 yang mencapai 5,01%. Pada tahun lalu, kontribusi
sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 22%. Tetapi,
pertumbuhannya sangat lamban, yakni hanya 4,2%.
3. Yang harus dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan penerimaan dan penghematan pengeluaran APBN
